Partai Golkar Akan Pidanakan Ketua DPRD Sumbawa

Partai Golkar Akan Pidanakan Ketua DPRD Sumbawa

1698
1
BAGIKAN

Sumbawa Besar–DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumbawa melalui Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sumbawa menilai bahwa upaya Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata, yang menjawab DPD II Partai Golkar Sumbawa melalui surat tentang pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dr. Drs. Arahman Alamudy (Abi Mang), adalah langkah keliru.

Bahkan DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumbawa segera akan melaporkan Ketua DPRD Sumbawa tersebut ke ranah pidana. Pasalnya, di dalam surat yang dilayangkan Ketua DPRD Sumbawa tertanggal 22 Nopember tersebut, ditegaskan bahwa usulan PAW oleh DPD II Partai Golkar Sumbawa terhadap Abi Mang belum dapat dilakukan atau N.O.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa, Ahmadul Kosasih, SH., kepada media ini, Selasa (21/11/2017) menegaskan bahwa Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, yang membuat surat jawaban atas usulan PAW tersebut menandakan putusan Mahkamah Agung (MA) harus dilaksanakan tapi di lembaran kedua tersebut dinyatakan oleh Ketua DPRD Sumbawa belum dapat dilakukan atau N.O.

Ahmadul menegaskan bahwa Lalu Budi Suryata sangat keliru karena logika hukumnya tatkala gugatannya tidak diterima di PN dan upaya Kasasi yang menolak gugatan.

“Kalau Kasasi menolak bukan menguatkan. Berarti apa yang digugat oleh dia (Abi Mang) sudah final. Kalau belum dapat dilakukan atau N.O, itu kan di Pengadilan Negeri dan di Mahkamah Agung ditolak atau tidak dikuatkan,” sebut Ahmadul.

Dia juga menyesali jawaban Ketua DPRD Sumbawa tersebut yang mengaku telah mendatangi Pengadilan Negeri Sumbawa merupakan suatu langkah yang keliru. Sebab, mendatangi Pengadilan Negeri untuk menguji putusan Mahkamah Agung adalah langkah yang tidak relevan atau tidak sesuai jenjangnya.

“Hakim yang melakukan pengujian putusan MA juga melanggar kode etik profesi. Tidak boleh dia mengomentari putusan MA. Kalau menguji putusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung baru iya,” tegasnya.

Apabila tidak melaksanakan putusan MA lanjut Ahmadul Kosasih, bisa-bisa Ketua DPRD Sumbawa dipidana hingga 9 tahun ancaman pidananya.

Dalam konteks ini paparnya, kewenangan membuat SK PAW bukanlah Ketua DPRD Sumbawa. Kewenangan Ketua DPRD Sumbawa hanyalah sebagai fasilitator untuk melanjutkan kepada Bupati. Kemudian Bupati melanjutkan kepada Gubernur. Jika memang salah maka tidak mungkin nanti Gubernur akan mengeluarkan SK.

“DPD II Golkar akan melaporkan surat ini kepada Polisi dan apa yang dilakukan pak Budi yang tidak melaksanakan putusan MA yang sudah incraht akan kami laporkan ke Polisi. Paling lambat mungkin akan kami masukan hari Sabtu,” tandasnya.

Ahmadul mengemukakan bahwa sebenarnya Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, harus memahami bahwa dirinya tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan pergantian pimpinan karena itu adalah hak perogratif partai politik.

Walaupun orang yang bersangkutan sambung Ahmadul, tidak bersalah sekalipun tapi partai menginginkan untuk pindah tempat maka harus dilaksanakan. Dia menambahkan bahwa usulan PAW yang dilayangkan DPD II Partai Golkar sudah selesai secara politik, administrasi dan hukum maka apalagi yang ditunggu. (bs/01)

1 KOMENTAR

  1. Berpolitik itu seni memainkan peran sebagai aktor legislatif, atau sebagai Rakyat Yang Dipilih sbg Yang Terhormat, namun mudah2an tidak melupakan fungsi, tugas pokok dan kewajibannya.
    Rakyat menunggu kinerja dan output yg arif bijaksana, agar dapat dijadikan rambu2 bagi pencapaian cita2 masyarakat adil makmur sejahtera, duduk sejajar dgn bangsa2 di dunia

TINGGALKAN KOMENTAR