Pemda KSB Minta UU KIP Diterapkan

Pemda KSB Minta UU KIP Diterapkan

26
0
BAGIKAN

Taliwang–Saat ini keterbukaan informasi publik mutlak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, asalkan informasi ini jangan sampai dibuka secara vulgar.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Abdul Azis, dalam sambutannya saat membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KSB, Selasa (05/12/2017).

Sekda mengatakan tata kelola pemerintahan di Indonesia telah berubah pasca reformasi. Reformasi merupakan titik diperkenalkannya tata kelola pemerintahan yang baik ataugood goverment.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi payung hukum akan keterbukaan informasi publik. Aturan ini mengatur kewajiban dan hak badan publik dalam mengelola dan mendokumentasi informasi. Setelah itu memberikan hak kepada publik dalam memperoleh informasi, yang tentu harus diikuti dengan tanggang jawab yang ada.

“Syukur Alhamdulillah, Kabupaten Sumbawa Barat sangat terbuka, bahkan UU KIP telah diturunkan ke dalam Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang KIP,” kata Sekda.

Dia mengatakan bahwa selaku atasan PPID Kabupaten Sumbawa Barat kepada jajaran PPID utama hingga PPID pembantu yang ada di setiap OPD hingga Kecamatan untuk terbuka dalam menyampaikan dan Mengelola informasi dan mendokumentasi dengan baik. Melayani publik saat memohon informasi sesuai standar yang ada agar Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terhindar dari sengketa informasi.

“Kita saat ini harus terbuka, akuntabilitas terlaksana diawali dari keterbukaan, asalkan jangan buka-bukaan karena ada juga informasi yang dikecualikan untuk disampaikan. Ikuti kegiatan ini dengan baik sehingga membuka cakrawala pengetahuan kita dalam mengelola informasi,” ungkapnya.

Kassubag Humas pada Bagian Humas & Protokol Setda KSB, Aufa Rahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dariworkshopPPID KSB adalah untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme PPID KSB dalam mengelola dan mendokumentasi informasi.

Kemudian untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pengelola layanan informasi dan dokumentasi lingkup Pemda KSB.

Peserta workshop ini adalah sekretaris OPD, Kepala Bagian lingkup Setda KSB dan Camat se-KSB. Sementara narasumber adalah Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB.

Dalam workshop ini, peserta menerima materi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keberfungsiaan PPID dari Komisioner KI NTB Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, Hendriadi, menjelaskan tentang konsep keterbukaan informasi, yang disebut badan publik, tata cara pengelolaan dan pendokumentasian informasi hingga tata cara permohonan informasi.

Sementara Wakil Ketua KI NTB, Najamudin Amy, memaparkan tentang sengketa informasi. Dia juga mengungkapkan, KSB belum memiliki sengketa informasi yang masuk ke KI NTB. Hal ini juga mebuktikan jika keterbukaan informasi di KSB berjalan dengan baik. (bs/04)

 

TINGGALKAN KOMENTAR