Home Politik Kampanye Pemilu di Media Dibatasi, Ini Alasannya

Kampanye Pemilu di Media Dibatasi, Ini Alasannya

136
0

Taliwang–Masa kampanye Pemilu  2019 terhitung tinggal beberapa hari dimulai pada 23 September 2018 lagi. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melakukan kesiapan pelaksanaan memasuki masa kampanye.

Dalam menghadapi masa kampanye tentunya ada serangkaian petunjuk teknis yang harus di sampaikan oleh pihak penyelenggara Pemilu, agar tahapan masa kampanye Pemilu yang berlangsung secara serentak kurang lebih selama tujuh bulan berlangsung secara tertib dan aman.

Dengan demikian sejumlah kader, pengurus partai politik dan sejumlah instansi terkait dari unsur pemerintah daerah, pada Selasa (18/09/2018), mengikuti Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kampanye – Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.

Bahkan dalam rakor tersebut pun di singgung terkait iklan kampanye. Dalam hal ini KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat, pada media cetak, media elektronik, dan atau media dalam jaringan yang di tetapkan dalam keputusan KPU.

Pada dasarnya, pelaksanaan Kampanye bertujuan untuk pendidikan politik masyarakat dengan meningkatkan partisipasi pemilih sesuai dengan prinsip kampanye adalah jujur, terbuka dan dialogis.

Untuk kesiapan Pemilu 2019, di selenggarakan oleh KPU sebanyak 5 kali pada masa kampanye dengan rincian, 2 kali untuk calon Presiden, 1 kali untuk calon wakil presiden, dan 2 kali untuk calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara itu oleh Ketua Komisi Pemilihan (KPU) KSB, Fahroni SH, menekan kaitan dengan tekhnis kampanye pemilu 2019, untuk bidang pemberitaan dan penyiaran kampanye. Untuk media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran, ditekankan selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu dan atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

“Sedangkan untuk lembaga penyiaran komunitas, dapat menyiarkan tahapan dan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Dilarang memanfaatkan pemberitaan dan penyiaran untuk kepentingan kampanye peserta pemilu tertentunya, urai,” Fahroni, SH di Aula Grand Royal Taliwang Hotel.

Termasuk pula larangan penggunaan fasilitas negara, hal ini pun sangat ditekankan kepada peserta pemilu incumbent.

Lain pula dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat, Khaeruddin menyatakan, kapasitas dari Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan pemilu termasuk pada masa kampanye.

Bawaslu akan melakukan pengawasan, jika ditemukan pelanggaran pastinya akan diproses sesuai ketentuan dalam hal ini kelembagaan dari Bawaslu melakukan kerja tim yang di sebut Gakumdu yang di dalamnya terdiri atas Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.(bs/04)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here