Home Pendidikan Guru Honorer dan PTT Serang Kantor Dewan, Tegaskan PNS Harga Mati Bagi...

Guru Honorer dan PTT Serang Kantor Dewan, Tegaskan PNS Harga Mati Bagi Mereka

890
0

Sumbawa Besar–Para Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap yang tergabung Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Sumbawa, ‘menyerang’ kantor DPRD Sumbawa, Senin (01/10/2018).

Mereka menyampaikan aspirasi di depan kantor wakil rakyat. Diterima Wakil Ketua Komisi IV Khairuddin didampingi Anggota Komisi IV, Ahmadul Kosasih.

Aparat Kepolisian Resort Sumbawa menjaga ketat jalannya aksi guna memastikan keamanan proses penyampaian aspirasi.

Ketua ¬†Forum Komunikasi Guru Honorer dan PTT Kabupaten Sumbawa–Yuyun Komalasari menyampaikan pernyataan sikap antara lain menolak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 36 dan 37 tahun 2018 yang tidak berkeadilan sebagaimana Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Untuk itu kami memohon kepada bapak Bupati Sumbawa, Muhammad Husni Djibril, BSc dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa agar menindak lanjuti kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atas aspirasi dari Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Sumbawa,” sebutnya.

Menolak Perekrutan Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).

Meminta pemerintah untuk menuntaskan masalah status tenaga honorer di bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan secara bertahap dengan cara mengangkatnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa Tes.

“Kami dari honorer Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Sumbawa memohon kepada bapak Bupati kabupaten Sumbawa agar dapat dikeluarkannya SK Surat Keputusan (SK) Bupati yang sudah Tervalidasi di dalam DAPODIK yang berjumlah 3.300 ( tiga ribu tiga ratus ) orang dan sudah Bekerja secara terus menerus agar bisa mendapatkan kesejahteraan lainnya,” sambung Yuyun.

Pihaknya meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dalam APBD di tingkat Kabupaten serta memberikan jaminan kesehatan melalui peserta PBI.

Karena di lapangan GTT-PTT di setiap sekolah itu ada. Dalam satu sekolah setingkat SD setidaknya hanya ada 2-3 guru PNS, sedangkan sisanya adalah honorer. Sehingga terlihat Tenaga Pendidik dan Kependidikan sangat diperlukan untuk menopang pendidikan

Tidak kalah pentingnya yakni meminta pemerintah memberikan kesempatan bagi para guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi. Selama ini sistem yang ada menjadi penghambat bagi para guru untuk lolos program sertifikasi.

Koorlap Aksi–Syahrul Ariansyah, menegaskan menjadi PNS adalah harga mati.

“Kami harus diangkat menjadi PNS tanpa tes. Angkat dulu tenaga honorer sampai habis barulah pengangkatan CPNS,” tegas Syahrul. (bs/01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here