Home Pemerintahan Tim Seleksi CPNS Minta Pelamar Perhatikan Surat Edaran

Tim Seleksi CPNS Minta Pelamar Perhatikan Surat Edaran

444
2

Taliwang–Panitia tim seleksi perekrutan calon pegawai negeri sipil Kabupaten Sumbawa Barat menekan pada para pelamar untuk memperhatikan surat edaran dari Kemenristek Dikti untuk syarat akreditasi yang melekat pada tahun kelulusan calon pelamar.

Tim seleksi telah menemukan ada kasus seperti itu dari awal pendaftaran calon, namun mereka tidak gagal karena mereka belum mendaftar, sehingga keluar surat dari Kemenristek Dikti nomor 160/EE/AK/2018.

Surat tersebut mengatur lebih spesipifik yang mencantum bahwa untuk program studi yang belum keluar izin program studinya pada tanggal 10 Agustus 2012.

“Apabila program studi dinyatakan akreditasi C sampai dengan 6 Bulan dari keluar surat edaran ini maka bisa mencantumkan syarat atau bukti dalam mengurus akreditasi dari kampus, kalaupun nanti selama 6 bulan mengurus namun belum selesai maka tetap berlaku akreditasi C,” terang Timsel CPNS Sumbawa Barat–Mars Anugerahinsyah.

Terhadap perguruan tinggi dan program studi yang belum terakreditasi tetapi mereka memiliki surat izin penyelengaraan sebelum tahun 2012 dinyatakan berlaku sebagai akreditasi C.

“Informasi ini sangat penting untuk segera disampaikan ke tengah  masyarakat. Sementara untuk Poltekes ada juga edarannya dan diminta mereka juga mengacu mengikuti dari Kemenristek Dikti,” sebutnya.

Dia juga mengatakan bahwa alasan informasi ini segera disampaikan karena pengumaman terakhir pendaftaran pada tanggal 15 Oktober 2018 untuk pendaftaran online dan untuk penerimaan berkas fisik tanggal 17 Oktober 2018 mendatang.

Sampai saat ini berkas fisik masuk pada kemarin ada 199 dan untuk sekarang sudah menyampai 400 lebih, tetapi yang online sendiri sudah di atas 1.600.

Pendaftaran online terlambat tambahnya karena calon pendaftar masih bingung dengan beberapa syarat yang berubah-ubah, ada juga kesalahan saat pengimputan, ganguan jaringan, salah pada nama, tanggal lahir, sementara semua yang dicantumkan wajib sama sesuai KTP dan Ijazah.

“Untuk kasus yang banyak kesalah ini diwajibkan agar mereka melapor ke tim seleksi agar tim segera merekap dan Pemerintah Daerah bisa segera mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk perbaikan secara kolektif.

Terhadap peserta yang salah pendaftaran online namun tidak datang ke tim seleksi maka tim tidak bisa bertanggung jawab setelah di verifikasi.

“Maka jangan salahkan kami apabila ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS,” pungkasnya. (bs/04)

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here