Home Kesehatan Karena Perawat Sukarela, Pimpinan DPRD Semprot Dinas Kesehatan

Karena Perawat Sukarela, Pimpinan DPRD Semprot Dinas Kesehatan

1135
0
Suasana hearing di Komisi IV DPRD Sumbawa. Dihadiri Dinas Kesehatan dan perwakilan perawat sukarela.

Sumbawa Besar–Rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Sumbawa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Selasa (16/10/2018) membahas nasib para perawat sukarela di Kabupaten Sumbawa diwarnai ‘semprotan’ dari Wakil Ketua DPRD Sumbawa–Kamaluddin.

Kamaluddin, yang mengkritisi pemerintah dalam hal menangani masalah perawat sukarela secara gamblang menyampaikan permasalahan para perawat sukarela di hadapan Plt. Kepala Dinas Kesehatan.

Kamaluddin yang memimpin rapat dengar pendapat mengatakan di hadapan Plt. Kadis Dikes–Didi Darsani didampingi seorang pejabat di Dikes Sumbawa–Zulkarnain, bahwa penempatan PNS banyak di kota dengan gaji besar sangat ironis, kenapa tidak ditempatkan di Desa.

Perawat sukarela ditempatkan di daerah sulit tapi yang PNS di kota dengan gaji tinggi.

“Apa skenario pemerintah untuk serius ke depan. Ini kan kita harus punya tahapan, terstruktur, maka kreatiflah. Jangan beralasan karena anggaran,” terang Kamal sambil memukul meja.

Sikapnya tersebut bukan tanpa alasan mengingat sebelumnya, Plt. Kadis Dikes, beralasan bahwa ada keterbatasan dari segi aturan dan anggaran yang belum berimbang pendapatan dan pengeluaran.

“Banyak orang yang bisa jadi Kepala Dinas kalau jawabannya seperti itu. Serius lah pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Sodorkan program kepada kami. Berbicara anggaran daerah tidak mungkin tidak bisa kita cari solusinya,” sambung Kamal.

Sikap keras Pimpinan DPRD Sumbawa tersebut tidak diterima oleh Plt. Kadis Dikes–Didi Darsani. Dia pun menginterupsi Kamal yang sedang berbicara.

“Kita di sini hearing pak Ketua, jangan seperti itu bicaranya. Tolong hargai dong kami,” protes Didi Darsani.

Mendengar jawaban Didi, Kamal tidak menurunkan intonasi suaranya namun juga menyampaikan maaf karena kekesalannya melihat masalah ini tanpa ada solusi dari pemerintah.

“Tidak ada saya lihat keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Kapan Dikes dan pemerintah sanggup mengatasi masalah ini. Kok ada daerah lain yang berpeluang dianggarkan di APBD.

Lebih parah lagi tidak ada skenario besar jangka panjang,” sambungnya.

Dia meminta agar Dinas Kesehatan mendengar pernyataan DPRD. Misalnya Dikes memberikan program pemerintah yang konkret mengatasi persoalan tenaga sukarela dan berpikir solutif melihat masalah ini.

“Kenapa saya emosional karena setahun lalu kita dihadang regulasi dan tidak ada jawaban serius dari pemerintah daerah. Mereka setiap hari mendatangi kami baik di kantor maupun di rumah. Rekomendasi hanya rekomendasi sekedar balas pantun tanpa ada makna apa-apa. Yang ingin kami tau keseriusan pemerintah makanya kami marah,” tandasnya. (bs/01)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here