Home Hukum & Kriminal Gedor Kejaksaan, Masyarakat KSB Pertanyaaan Penanganan Kasus Korupsi

Gedor Kejaksaan, Masyarakat KSB Pertanyaaan Penanganan Kasus Korupsi

458
0

Sumbawa Besar—Sekitar ratusan orang masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Besar dalam bentuk unjuk rasa, Rabu (23/12/2015).

Kedatangan mereka tersebut mempertanyakan penanganan sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di KSB dan ditangani Kejari Sumbawa Besar.

Diantara kasus yang dipertanyakan misalnya, dugaan suap dan manipulasi izin PT Wiratha Karya, masyarakat meminta Kejari segera menangkap tersangkanya selama 3 kali 24 jam.

Meminta Kejari segera menangkap tersangka korupsi pembangunan rumah adat yang masih berkeliaran di KSB dalam waktu 3 kali 24 jam.

Mengusut tuntas penyimpangan dan alokasi khusus (DAK) senilai Rp 14 miliar. Mengusut tuntas kelebihan pembayaran PT. Trilliun senilai Rp 1,2 miliar. Tranparansi dalam penanganan kasus BLK Poto Tano, kasus Bio Gas, kasus Bendahara Dikpora KSB, kasus Rumah Sakit, Land clearing Bintang Bano, Dermaga Labuhan Lalar dan kasus excavator amphibi.

Koordinator aksi, M. Syahril Amin, menanyakan kepada Kasi Intel Kejaksaan, Erwin Indrapraja, SH., apakah ada komitmen Kejari Sumbawa untuk menangkap salah satu tersangka kasus rumah adat.

Erwin yang sudah mengantongi urutan tuntutan masyarakat tersebut menerangkan bahwa terkait kasus suap dan manipulasi izin PT Wiratha Karya, perkara tersebut dalam penyidikan Kejati NTB. Kejari Sumbawa Besar belum menerima laporan tersebut.

“Kalau seandainya teman-teman ada data kami siap dalam penanganan perkara tersebut. Dan kami tunggu secepatnya,” kata Erwin.

Terhadap korupsi pembangunan rumah adat, Erwin menerangkan bahwa perkara tersebut sudah proses penyidikan. Sudah ada tersangka, namun pihaknya harus memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk perkara tersebut. Ia pun meminta bantuan masyarakat untuk mendukung pihaknya.

Terhadap perkara DAK KSB, pihaknya juga sudah memprosesnya. Perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan.

“Kita harus menemukan dua alat bukti sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP. Namun perkara ini tetap kita perjuangkan. Perkara ini kita tengah mencari kerugian Negara,” paparnya.

Terhadap kelebihan pembayaran PT Trilliun sejumlah Rp 1,2 miliar, ia mengaku sebagai data baru bagi pihak Kejari Sumbawa Besar. Namun, Kejari Sumbawa akan mencoba mengusut perkara ini. Untuk itu, pihaknya meminta supaya masyarakat menyerahkan dan melaporkan data-datanya ke Kejari Sumbawa Besar. Karena perkara ini belum ada laporan ke kejaksaan.

“Kalau ada data yang lengkap segera kirim ke kami. Kami siap melaksanakan tugas itu untuk penegakan hukum dalam perkara tersebut,” jelas Erwin.

Terhadap transparan dalam kasus Balai Latihan Kerja poto tano, perkara ini sudah proses penyelidikan di Kejati NTB. Namun ia akan segera berkoordinasi dengan pimpinan ke Kejaksaan Tinggi. Apapun nanti hasilnya pihaknya akan transparan kepada masyarakat tentang prosesnya.

Kasus Bendahara Dikpora, perkara ini sudah diproses Kejaksaan dan sudah dalam tahapan penyelidikan. Erwin berjanji akan meningkatkannya ke penyidikan.

Terkait dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Asy-Syifa, Kejaksaan masih tahapan puldata. Namun akan tetap mencari dokumen-dokumen perkara tersebut. Apabila ada tindak pidana maka akan masuk proses penyelidikan.

Erwin juga menjawab kasus Dermaga Labuan Lalar dan kasus Excavator amphibi yang sejauh ini pihaknya belum menerima laporan secara tertulis. (bs/01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here