Home Uncategorized Pengembangan Pelabuhan Badas Terkendala Belum Adanya RIP

Pengembangan Pelabuhan Badas Terkendala Belum Adanya RIP

484
0

Sumbawa Besar—Pelabuhan Badas kini semakin diramaikan dengan banyaknya kapal niaga maupun penumpang umum yang berlabuh. Di satu sisi kapasitas dan penataan lingkungan Pelabuhan tersebut tidak sesuai dengan fungsinya sekarang.

Pengembangan Pelabuhan akhirnya menjadi prioritas pihak Kesyahbandaran Pelabuhan Badas yang berencana menata ulang dan mengembangkan Pelabuhan tersebut. Hanya saja belum diterbitkannya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) atau master plan pelabuhan menjadi kendala utama.

Menurut Kepala Syahbandar Pelabuhan Badas, Sentot Ismudiyanto, di hadapan Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani SH MH., ketika berkunjung dalam rangka kunjungan kerja di Pelabuhan Badas, Minggu (10/01/2016), bahwa pihaknya telah menyusun draft RIP pelabuhan secara utuh hanya saja draftnya belum mendapat Reomendasi oleh Gubernur NTB melalui Dinas Perhubungan Propinsi NTB pada pertengahan 2015.

Sebelum itu, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Bupati Sumbawa mengenai kesesuaian rencana pengembangan Pelabuhan Badas dengan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa. Oleh Bupati Sumbawa rencana pengembangan Pelabuhan tersebut mendapat respon positif dengan langsung menandatangani Rekomendasi pengembangan Pelabuhan Badas.

“Rekomendasi ini sebagai dasar kami untuk Rekomendasi Gubernur. Rekomendasi dari Gubernur tersebut akan dijadikan dasar untuk diteruskan ke Menteri Perhubungan untuk dijadikan dasar mengeluarkan Rencana Induk Pelabuhan Badas,” terang Sentot.

Ia mengatakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur pihaknya telah berkomunikasi dengan Kadishub NTB untuk memfasilitasi pihaknya pada Oktober 2015 lalu, terkait percepatan dikeluarkan RIP tersebut. Karena pada prinsipnya di Sumbawa tidak ada masalah dan Rekomendasi dari Bupati tidak ada catatan sama sekali.

Sebenarnya sambung Sentot, pihaknya berharap mendapatkan jawaban dari Pemerintah Propinsi NTB. Karena target RIP tersebut selesai di tahun 2015. Ternyata sampai sekarang belum keluar.

“Permasalahan kami hampir sama dengan Bima, kalau tidak ada RIP ya kami tidak bisa mengembangkan. Di RIP tersebut nantinya, kita akan mereklamasi, penambahan fasilitas sisi laut maupun sisi darat, dan penambahan fasilitas navigasi. Kalau tidak ada RIP kita tidak bisa mengembangkan, takutnya nanti tidak ada persetujuan RIP itu di satu titik mau reklamasi ya gak boleh karena UU berbicara begitu,” ungkap Sentot.

Sentot mengutarakan, yang krusial saat ini diantaranya pengerukan kolam Pelabuhan yang di sisi masuknya sudah sempit karena ada pendangkalan. Kalau mau dikeruk tanpa RIP tidak bisa dilakukan, demikian halnya nanti dengan pembuangan materialnya.

Bahkan tandasnya, jika ingin menata perkantoran tanpa adanya RIP juga tidak boleh. Padahal di depan kantor Syahbandar masih ada warung-warung. Jika sudah ada RIP maka akan jelas zonasi di dalam Pelabuhan. Akan ada zonasi kapal-kapal yang tidak digunakan. Adapun zona yang dipakai sekarang masih sebatas sementara saja.

“Badas ini akan menjadi lebih besar nantinya,” ujarnya.

Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani mendengar keluhan Kepala Syahbandar Pelabuhan Badas, langsung menghubungi Kabid Perhubungan Laut Dishub NTB, Tumiran. Melalui sambungan Telpon, Tumiran mengakui Rekomendasi RIP Pelabuhan Badas sudah ada.

Di mana sebelumnya ada pertimbangan tehnis dari Dishub dan DKP NTB yang mengeluarkan pertimbangan tehnis pada 7 Desember 2016 lalu.

“Sudah tidak ada masalah dan sudah ada itu. Kita akan kirim secepatnya dan berkomunikasi dengan Kepala Bappeda NTB,” kata Tumiran di ujung sambungan telpon. (bs/01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here