Home Pilkada KPU Kota Bima Belajar 15 Hal Tehnis Pilkada ke KPU Sumbawa

KPU Kota Bima Belajar 15 Hal Tehnis Pilkada ke KPU Sumbawa

12701
0

Sumbawa Besar-KPU Kota Bima yang hendak menyelenggarakan Pilkada Wali Kota Bima, dalam waktu dekat ini, menyambangi KPU Sumbawa untuk belajar 15 hal tehnis penyelenggaraan Pilkada, Rabu (25/05/2016).

Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, mengutarakan, 15 hal tersebut diantaranya penyusunan program kegiatan; penyusunan regulasi; strategi sosialisasi; pemutakhiran data pemilih; pencalonan sejak pengumuman pendaftaran hingga penetapan paslon; proses kampanye; dana kampanye;  distribusi logistic hingga pembersihan atribut kampanye;. proses pemungutan suara; rekapitulasi; dan penetapan pemenang Pilkada; pembentukan badan Add-Hock (PPK dan PPS); alat peraga kampanye hingga proses sosialisasi dan pemasangan alat peraga kampanye tersebut.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat, yang menanggapi Ketua KPU Kota Bima, Bukhari, mengatakan bahwa pada dasarnya semua tahapan penting. Misalnya dalam penyusunan program mengacu pada regulasi umum. Hal paling penting lainnya adalah anggaran.  Sebagai langkah awalnya adalah komunikasi dengan Pemda dan DPRD.

Meski dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU adalah lembaga mandiri dan independent tapi tetap boleh berkomunikasi dalam batas kewajaran.

Kalau dalam penyusunan regulasi kata Syukri, hars dicermati. Di situlah fungsi utama  divisi hukum.  Pihaknya selalu berpikir sederhana bahwa jangan sampai regulasi yang dibuat justeru bisa menjebak diri KPU sendiri.

Mengenai pemutakhiran data pemilih, ia mengakui memang ada satu kelompok yang tidak mau mengikuti pemilihan. Yakni salah satu pesantren di Kecamatan Unter Iwes, dan didatangi KPU untuk bersilaturrahim. Hasilnya, mereka menerima untuk didata tapi tidak mau menggunakan hak pilih. Dalam hal ini KPU Sumbawa tidak bisa memaksa karena mereka juga tidak membuat keributan.

Terkait pencalonan, selama itu di Sumbawa tidak ada proses hukum. Memang diakuinya  sempat was was karena persoalan dualism kepengurusan partai politik.

“Tapi kunci utamanya adalah ketegasan kita menjalankan aturan,” ujar Syukri.

Mengenai pembentukan badan add-hock, Ketua KPU mengaku sempat terganjal dengan syarat tidak pernah menjabat selama dua periode. Untuk itu, perlunya data karena kalau tidak punya data itu akan jadi biang keladi prosesnya.

Karena jangankan untuk menjadi PPK, menjadi PPS pun menjadi rebutan. Untuk menjaga adanya gugatan, proses rektrutmennya harus terbuka. Bahkan jika ada yang tidak memenuhi syarat maka segera diganti.

Syukri memaparkan, terkait pengadaan alat peraga dan bahan kampanye inilah pentingnya komunikasi dengan pemerintah daerah dan tim pemenangan pasangan calon. Apalagi di dalam aturannya konten kampanye berasal dari pasangan calon, KPU hanya mencetak dan memasangannya.

Bahkan dibangun komunikasi dengan pasangan calon, jika ada alat  peraga yang rusa maka seluruh baliho diturunkan. Lokasi pemasangan maupun cara pemasangannya pun harus secara adil.

Khusus dalam hal penertiban alat peraga kampanye, bukan merupakan ranah atau kewenangan KPU, tapi kewenangan pemerintah daerah khususnya Pol PP yang didasarkan dari rekomendasi Panwaslu kepada KPU untuk diteruskan kepada pemerintah.

Kepada jajaran KPU Kota Bima, Syukri menegaskan, sangat penting membangun komunikasi dengan tim penghubung sangat. Komunikasi tersebut jangan sampai terputus hanya karena KPU merasa diri independen dan netral.

Terhadap pelaksanaan debat kandidat yang digelar secara terbuka dan di tiga tempat dengan materi  berbeda, langkah pertama yang dilakukan KPU Sumbawa yakni bersama aparat kepolisian melihat lapangan. Karena harus diakui debat terbuka tersebut penuh dengan resiko.

“Untungnya, masyarakat Sumbawa benar-benar dewasa dalam berpolitik, tapi peran media sangat penting dan membantu. Itu kunci utamanya. perbanyak anggaran media. Jangan pelit dengan media,” kata Syukri menyarankan kepada Ketua KPU Kota Bima.

Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin, menambahkan, bahwa kata kunci sukses menggelar Pilkada yakni kepercayaan semua pihak.

Betapa tidak, KPU Sumbawa merupakan yang terakhir masuk di dalam gelombang Pilkada serentak tahun 2015 dengan kondisi APBD yang masih nol. Karena ketika itu, APBD tahun 2015 sudah diketok.

“Tapi karena kepercayaan, awalnya kita dikasih Rp 4,7 miliar. Akhirnya menjadi 17, Rp 679 miliar,” akunya.

Tidak hanya itu sambung Lahmuddin, yang harus diperhatikan yakni tata kelola administrasi dan pengadaan barang. Dalam hal ini, peran PPK sangat penting. Makanya Sumbawa sudah tuntas pertanggungjawabannya  dan tersisa sekitar Rp 3 miliar dikembalikan ke kas Negara.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat, menyambung pembahasannya yang sempat disela Sekretaris KPU, Lahmuddin, bahwa untuk mendapatkan Pilkada yang bersh dan berintegritas, pihaknya bekerjasama dan menyepakati dengan Kejaksaan, Polres Sumbawa dan Inspektorat untuk menjalankan pemilihan yang bersih dan berintegritas.

“Di Indonesia, hanya Kabupaten Sumbawa yang berani menandatangani MoU dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat,” tegas Syukri Rahmat.

Menjawab pertanyaan mengenai cara sosialisasi Pilkada, Divisi Soliasi KPU Sumbawa, Aryati, memaparkan bahwa pihaknya bukan hanya bersosialisasi di tahapan sosialisasi, tapi juga seluruh tahapan digunakan untuk mensosialisasikan Pilkada kepada khalayak atau masyarakat yang memiliki hak pilih.

“Sosialisasi bukan hanya beri info tahapan tapi juga bagaimna mencerdaskan pemilih. termasuk mengajak untuk datang ke TPS,” terang Aryati.

Salah satu yang jarang dijumpai di tempat lain yakni sosialisasi dengan cara masuk ke Sekolah menjadi inspektur upacara. Ada juga metode imtaq, untuk segmen pemilih pemula. Ada juga untuk pemilih disabilitas, segmen tokoh agama dan lintas etnis.

“Untuk lintas etnis,  kita kaitkan nilai nilai agama dengan prinsip demokrasi,” ujarnya. kholis.

Sedangkan Divisi Logistik KPU Sumbawa, Nur Kholis, yang mendapat kesempatan terakhir, mengutarakan, bahwa dalam hal mengawal logistik pemilu sejak di Percetakan hingga diterima di KPU Sumbawa.

“Saya yang mengawal dari percetakan dan saya yang menerima pertama kali di KPU Sumbawa ini. Itu upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, karena logistrik pilkada kan dokumen Negara,” kata Nur Kholis.

Dalam prosesnya itu sambungnya, pihaknya dikawal oleh aparat Kepolisian yang secara administrasi diberikan SPPD hitungan harian.

Studi Banding KPU Kota Bima ke KPU Sumbawa (6)Rombongan KPU Kota Bima nampak serius menyimak dan mencatat pemaparan yang disampaikan oleh para Komisioner maupun Sekretaris KPU Sumbawa. Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan berfoto bersama. (bs/ken)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here