Home Hukum & Kriminal Kampanyekan Zul-Rohmi, Oknum Guru di KSB Terancam Pidana

Kampanyekan Zul-Rohmi, Oknum Guru di KSB Terancam Pidana

446
0

Taliwang–Seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terancam dipidana lantaran diduga mengkampanyekan pasangan Cagub-Cawagub NTB nomor urut 3, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, dalam kampanye bentuk lain di Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano belum lama ini.

Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu (Tipilu) tersebut,

Panitia Pengawas Pemilihan umum Gubernur dan wakil gubernur Kabupaten Sumbawa Barat telah memprosesnya.

Kronologis kejadian bahwa pasangan nomor urut 3 singgah di acara perkawinan salah seorang warga Desa Kokarlian. Setelah pemberian ucapan selamat, tersangka AB mengambil pengeras suara menyuarankan dan mengucapkan yel-yel, “hidup nomor 3 dan menang nomor 3 menang.”

“Setelah dia meneriaki yel-yel itu di sambut para hadir dengan semangatnya memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon tersebut. Setelah mendengarkan perkataan tersebut Panwas kecamatan Poto Tano dan pengawas lapangan memproses oknum guru bersangkutan,” terang Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat, Karyadi.

Lanjutnya, setelah Panwascam melakukan klarifikasi terhadap AB, ternyata dia mengakui pernah melakukan pembuatan tersebut. Begitupun dengan keterangan para saksi selaras dengan pengakuan AB.

Setelah selesai di tingkat Kecamatan maka berkas ini diteruskan ke tingkat Kabupaten, setelah itu Panwaslu Kabupaten meminta keterangan ke badan kepegawaian daerah terkait jabatan dan posisi dari oknum PNS tersebut.

“Informasi dari BKD bahwa oknum tersebut guru dan jabatanya sebagai pejabat fungsional,” jelasnya.

Setelah itu Panwaslu menaikkan status pelanggaran oknum guru dan berkasnya sudah diproses di Gakumdu Sumbawa Barat.

Penyerahan berkas ini langsung di serahkan oleh Ketua Panwas Kabupaten Sumbawa Barat ke penyidik sentra Gakumdu.

Adapun pasal yang disangkakan kepada AB yakni UU nomor 10 tahu 2016 pasal 71 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, jo UU nomor 1 Tahun 2015 pasal 88 dengan ancama pidana maksimal 9 bulan kurunhan dan denda uang Rp.600.000 rsampai Rp. 6.000.000. (bs/04)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here