Home Pemilu KPU Bimtek PPK Untuk Pemungutan Hingga Rekapitulasi Suara Pemilu

KPU Bimtek PPK Untuk Pemungutan Hingga Rekapitulasi Suara Pemilu

93
0

SUMBAWA- Semua PPK se-Kabupaten Sumbawa, diberikan pemahaman tekhnis terkait prosedur dan mekanisme pemungutan suara. Hal ini dilakukan melalui kegiatan bimbingan tekhnis yang dilaksanakan di Hotel Sernu yang dilaksanakan KPU Sumbawa, sejak Sabtu pekan lalu hingga kemarin.

Ketua Divisi Tekhnis Penyelenggaraan KPU Sumbawa, Aryati, S.Pd.I mengatakan, pihaknya memberikan bimbingan tekhnis pemungutan dan perhitungan suara kepada para PPK. Dalam kegiatan ini, PPK diberikan pemahaman secara sangat tekhnis terkait prosedur, tata kerja dan mekanisme perhitungan suara. “Juga untuk memberikan pemahaman terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan,” ujar Aryati.

Kegiatan ini bertujuan agar para PPK bisa lebih profesional dan berintegritas serta netral. Dalam kegiatan ini, pihaknya memberikan penekanan terkait regulasi yang membedakan proses pemungutan suara pada pemilu 2014 dan 2019. Dicontohkan, saat ini, ada aturan bahwa pemilih yang datang ke TPS harus menunjukkan KTP elektronik atau identitas lain.

Dijelaskan, adapun identitas lain yang dibawa itu dibatasi regulasinya. Antara lain, suket, kartu keluarga, passport atau SIM. Kemudian untuk pemilih yang masuk dalam DPTb, harus menunjukkan formulir A5 pindah memilih. Kemudian harus menunjukkan KTP elektronik atau identitas lainnya. Sementara pemilih yang masuk kategori DPK, adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, adalah masyarakat yang benar-benar merupakan warga desa atau kelurahan setempat. Juga memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya. Nantinya, masyarakat ini akan dilayani dengan menunjukkan KTP elektronik.

Aryati mengungkapkan dalam kegiatan itu pihaknya juga menekankan, bahwa dalam menyalurkan hak pilih, berbasis daerah pemilihan (dapil). Jadi, jika masyarakat berasal dari daerah pemilihan lain, maka akan mendapatkan surat suara sesuai dengan dapilnya. Pemilih juga tidak boleh membawa handphone ke dalam bilik suara.

Pihaknya juga berharap tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU). Dalam hal ini, PSU bisa dilakukan jika pembukaan kotak suara atau sertifikat pemungutan suara tidak dibuka sesuai dengan prosedur. Apabila anggota KPPS merusak surat suara, menandai surat suara, mendorong pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya, maka PSU bisa dilakukan. Jika ada pemilih yang tidak masuk dalam DPT atau DPTb tapi dipersilakan untuk menyalurkan gak pilihnya, maka PSU juga bisa dilakukan. (bs/sf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here