Home Pemerintahan Pembangunan PLTU 2 Di Sumbawa Dipastikan Molor

Pembangunan PLTU 2 Di Sumbawa Dipastikan Molor

241
0

Sumbawa Besar-Lokasi pembangunan PLTU Sumbawa 2 (2×50 MW) telah ditetapkan yakni perbatasan antara Kecamatan Plampang dan Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, B.Sc No. 1120 tahun 2018 tentang penetapan lokasi tanah tersebut. Namun pembangunan proyek besar ini dipastikan molor.

Seharusnya pembangunan PLTU 2 tersebut sudah bisa dilaksanakan Tahun 2019. Namun rencana pengadaan tanah 37,77 hektar, terdiri dari 35 hektar untuk pembangunan PLTU, dan 2,77 hektar untuk jalan masuk ke PLTU, masih menemui kendala.Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pertanahan Setda Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini SE., M.Si, Jumat (22/03/2019),Surbini mengakui,bahwa masih ada beberapa kendala.

Sementara untuk proses pengadaan dan pengukuran tanah bagi pembangunan PLTU tersebut menjadi ranah Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB. Dan proses ini masih berlangsung.

Saat dilakukan pengukuran terungkap sebagian lahan itu masih tumpang tindih kepemilikan. Pemda Sumbawa melalui Bagian Pertanahan ungkap Surbini, sudah berkoordinasi dengan BPN NTB guna mengetahui progressnya. Dari Kanwil mengatakan masih mengkonsultasikan persoalan lahan itu kepada TP4D Kejati NTB guna mendapatkan petunjuk. Sebab dalam proses pembangunan PLTU akan didampingi TP4D.

“Sampai sekarang kami belum tahu detailnya dari BPN,” aku Surbini.

Pemda Sumbawa berharap Kanwil BPN segera mengambil sikap. Sebab sepengetahuannya, dalam UU Pengadaan Tanah sudah diatur apabila tanah itu masih disengketakan kepemilikannya maka ganti rugi pembebasan lahan itu dititipkan di pengadilan dan pembangunan PLTU bisa dilaksanakan.

“Kalau memang tanah itu masih disengketakan dan tidak bisa diselesaikan dalam bentuk musyawarah secara kekeluargaan maka uangnya nanti dititipkan di pengadilan. Menurut UU Pengadaan Tanah bahwa tanah itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan dapat digunakan untuk kepentingan umum. Mengenai siapa yang menang dalam sengketa itu, nanti uang yang dititipkan di pengadilan bisa menjadi miliknya,” jelas Surbini.

Harusnya pembebasan lahan ini ungkap Surbini, sudah bisa dituntaskan Tahun 2018 lalu, sehingga pembangunan dilaksanakan 2019. Pasalnya PLN selaku pelaksana sangat memerlukan tanah bagi pembangunan PLTU. Hal ini mengingat pembangunan PLTU berskala 2×50 MW merupakan program strategis nasional.

“Semoga Kanwil bisa mengambil sikap demi kelangsungan mega proyek ini,” demikian Surbini. (bs/sf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here