Home Pemerintahan Pemda Siapkan Dana 11 Miliar Ganti Rugi Lahan Pembangunan Bendungan Beringin Sila

Pemda Siapkan Dana 11 Miliar Ganti Rugi Lahan Pembangunan Bendungan Beringin Sila

145
0

Sumbawa Besar- Terkait pembayaran gant irugi lahan warga yang terkena lokasi bendungan beringin sila, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan standarnya sesuai undang-undang.

Kepala bagian Pertanahan Sumbawa melalui kasubag pengadaan tanah setda sumbawa, Surbini SE. M.Si,yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (1/04/2019) mengatakan, untuk pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum telah diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 2012 Perpres No. 7 Tahun 2012 dan terakhir Perpres No. 148 Tahun 2015,begitu juga terkait dengan pembayaran ganti rugi dilaksanakan pada tahap pelaksana setelah dilakukan pengukuran oleh Kanwi BPN, maka akan terbit data peta bidang dan disitu ada fungsi sargas A dan sargas B yang bekerja.

Menurut surbini, Output sargas A dan sargas B adalah daftar dominatif dan peta bidang. Berdasarkan inilah Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melakukan proses tender penilaian public dan pemenang tender inilah yang berhak melakukan penilaian terhadap harga tanah dibendungan beringin sila.

“Penilaian publik ini diatur oleh undang-undang No. 2 Tahun 2012, minimal dua syarat yang dimiliki yaitu ijin dari menteri keuangan dan memiliki lisensi dari BPN, seluruh indonesia memiliki syarat ini meskipun masih langka”,jelas surbini.

Lebih lanjut ia mengatakan, Setelah Pemerintah melakukan tender maka aprisal ini bisa bekerja dan waktu bekerjanya hanya 30 hari karena kewenangan penuh penilaian harga adalah aprisal atau penilai independen dan setelah keluar hasil aprisal maka baru dilakukan musyawarah untuk ganti rugi.

Sementara untuk anggaran yang dipersiapkan oleh Pemda tahun ini sebesar 11 Milyar, anggaran ini bisa lebih dan bisa saja kurang. Seandainya kurang dan hasil aprisal lebih tinggi maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyiapkan anggaran karena di undang-undang no. 2 ini sudah dilindungi hak-hak masyarakat atau pihak yang berhak mendapat ganti rugi yang layak dan adil, yang menentukan layak dan adil ini, itulah aprisal yang diatur oleh undang-undang.

“Demikian tahapan-tahapan yang harus dilalui karena sekarang sudah tidak lagi memakai undang-undang sebelumnya yang bisa memakai harga kesepakatan namun jika hasil aprisalnya lebih tinggi dari dana yang disiapkan mungkin Pemda bisa melakukan kesepakatan pembayaran dan Pemda bisa melakukan kesepakatan pembayaran dengan masyarakat dilakukan dua tahap namun jika hasil aprisalnya lebih kecil maka pembayarannya bisa dilakukan sekaligu”, Tutup surbini. (bs/sf/Ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here