Home Pemerintahan Sidang Paripurna DPRD Sumbawa Laporan Keterangan Pertanggungjabawaban(LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2018

Sidang Paripurna DPRD Sumbawa Laporan Keterangan Pertanggungjabawaban(LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2018

65
0

sumbawa Besar-Sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 yang berlangsu g di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbawa, rabu (24/04/2019). turut hadir dalam kegiatan tersebut, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, L. Budi Suryata SP selaku pimpinan sidang paripurna, DR DRS A. Rachman Alamudy SH M.Si, Kamaluddin ST M.Si, beserta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. dari pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Sumbawa DRS H. Mahmud Abdullah, para pimpinan SKPD, serta unsur lembaga vertical.

berikut laporan lengkap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2018 yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sumbawa, DRS H. Mahmud Abdullah :

BUPATI SUMBAWA

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

MENGAWALI PENYAMPAIAN PIDATO PENGANTAR INI, KAMI MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA YANG TELAH MEMBERIKAN NIKMAT KESEHATAN KEPADA KITA, SEHINGGA KITA DAPAT HADIR BERSAMA PADA SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018. SHALAWAT DAN SALAM MARI KITA HATURKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA, NABI BESAR MUHAMMAD SAW, ATAS PERJUANGAN DAN IKHTIAR BELIAU, KITA MASIH BISA MERASAKAN NIKMATNYA IMAN DAN ISLAM, SEMOGA KELAK KITA AKAN MENDAPATKAN SYAFAATNYA. AMIIN YA RABBAL ALAMIIN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN DAN PARA SAHABAT YANG BERBAHAGIA
ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH, SAYA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA YANG TELAH MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN SECARA OPTIMAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2018. DEMIKIAN PULA KEPADA REKAN-REKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH, PARA ALIM ULAMA, PEMUKA AGAMA, TOKOH BESERTA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN BERPARTISIPASI UNTUK KELANCARAN RODA PEMERINTAHAN DAN GELIAT PEMBANGUNAN DI DAERAH TERCINTA, PERKENANKAN ATAS NAMA PRIBADI DAN PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN RASA TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA. KAMI MERASAKAN DALAM TIGA TAHUN PEMERINTAHAN HUSNI-MO, SEMANGAT GOTONG ROYONG DALAM MEWUJUDKAN SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT BENAR-BENAR TELAH HADIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. SEHINGGA SEBERAT APAPUN PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG KITA HADAPI, DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN GOTONG ROYONG TERSEBUT, ALHAMDULILLAH SEMUANYA DAPAT KITA LALUI DENGAN BAIK.

PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU KEWAJIBAN YANG HARUS DITUNAIKAN SEBAGAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. DOKUMEN LENGKAP LKPJ YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN KEPADA DPRD SUMBAWA PADA AKHIR BULAN MARET LALU, MEMUAT HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH SEPANJANG TAHUN 2018, UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI DPRD GUNA PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. DEMIKIANLAH MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIATUR, DISEDIAKAN RUANG BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMAPARKAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN YANG TELAH DICAPAI, DAN ADA RUANG BAGI DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN. BEGITU PULA BAGI MASYARAKAT, TERSEDIA INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA JELAS DAN TRANSPARAN. SAYA BERHARAP, MEKANISME TAHUNAN INI BUKANLAH SEKEDAR MENJALANKAN RUTINITAS KEWAJIBAN SEMATA, NAMUN MEMILIKI MAKNA PENTING BAGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERUTAMA BERKAITAN DENGAN PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT. SEHINGGA TERJADI PENINGKATAN KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DARI TAHUN KE TAHUN.

PIDATO PENGANTAR INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI NASKAH LENGKAP LKPJ YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA DPRD SUMBAWA. NASKAH LENGKAP LKPJ TERSEBUT TERDIRI DARI TUJUH BAB SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT. PERKENANKAN MELALUI MIMBAR YANG TERHORMAT INI, SAYA MENYAMPAIKAN SECARA RINGKAS SUBSTANSI LKPJ TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT.
BAB PERTAMA PENDAHULUAN, BERISI PENJELASAN TENTANG LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM DAN GAMBARAN UMUM DAERAH. SECARA RINGKAS DAPAT DIKATAKAN ISI BAB INI MERUPAKAN LANDASAN NORMATIF DAN POTRET KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TAHUN 2018.

BAB KEDUA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH. BAB INI MEMUAT TENTANG VISI, MISI, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021 ADALAH TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAWA YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG. VISI TERSEBUT DIJABARKAN DALAM TUJUH MISI, 50 PERNYATAAN TUJUAN DAN 146 SASARAN PEMBANGUNAN DENGAN 71 INDIKATOR KINERJA DAERAH. MASING-MASING SASARAN TELAH DITETAPKAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH. KERANGKA PIKIR YANG SISTEMATIS INI DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN PEDOMAN BAGI PENJABARAN RENCANA DAN MENGAWAL SECARA KONSISTEN PELAKSANAAN. ADAPUN SEMBILAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 ADALAH :
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN;
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN;
PERCEPATANAN PENGENTASAN KEMISKINAN;
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN;
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN;
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN INVESTASI;
PENINGKATAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH;
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEARIFAN LOKAL;
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

PADA BAB KETIGA LKPJ DISAMPAIKAN MENGENAI KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, YANG BERISI MENGENAI NARASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, PENGELOLAAN BELANJA DAERAH, TARGET DAN REALISASI ANGGARAN SERTA DESKRIPSI MENGENAI PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITEMPUH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEPANJANG TAHUN ANGGARAN 2018.
DALAM HAL PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH BERPEGANGAN PADA PRINSIP DASAR BAHWA TARGET PENDAPATAN DALAM APBD MERUPAKAN PERKIRAAN PENDAPATAN YANG TERUKUR SECARA RASIONAL DAN MEMILIKI TINGKAT KEPASTIAN YANG DIDUKUNG OLEH LANDASAN HUKUM PENERIMAANNYA. SECARA KHUSUS ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN PADA TAHUN 2018 ADALAH TERUS MELANJUTKAN INVENTARISASI TERHADAP SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH SESUAI AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; TERUS MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA DALAM MEMBAYAR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH; MENDORONG KREDIBILITAS PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH; MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA DAN PELAYANAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH; OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN MENDUKUNG UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PROVINSI DAN PAJAK PUSAT.
SEBAGAI GAMBARAN MENGENAI TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN SEPANJANG TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERDA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018, MENYEBUTKAN BAHWA TARGET PENDAPATAN DAERAH ADALAH SEBESAR 1 TRILYUN 630 MILYAR 984 JUTA 783 RIBU 039 RUPIAH 00 SEN DENGAN REALISASI SEBESAR 1 TRILYUN 604 MILYAR 635 JUTA 253 RIBU 320 RUPIAH 24 SEN ATAU REALISASI MENCAPAI 98,38%. PENCAPAIAN TERSEBUT BERASAL DARI P.A.D DENGAN TARGET 145 MILYAR 212 JUTA 584 RIBU 267 RUPIAH 00 SEN TEREALISASI 143 MILYAR 966 JUTA 209 RIBU 095 RUPIAH 24 SEN ATAU REALISASI MENCAPAI 99,14%. ADAPUN DANA PERIMBANGAN, SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN TERBESAR DITETAPKAN DENGAN TARGET 1 TRILYUN 218 MILYAR 050 JUTA 319 RIBU RUPIAH TEREALISASI SEBESAR 1 TRILYUN 194 MILYAR 041 JUTA 315 RIBU 627 RUPIAH ATAU REALISASI MENCAPAI 98,03%. SEDANGKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, DITARGETKAN SEBESAR 267 MILYAR 721 JUTA 879 RIBU 772 RUPIAH, TEREALISASI SEBESAR 226 MILYAR 627 JUTA 728 RIBU 598 RUPIAH ATAU REALISASI MENCAPAI 99,59%.
BERDASARKAN DATA TERSEBUT TERLIHAT MESKIPUN SECARA KESELURUHAN TINGKAT REALISASI PENDAPATAN TELAH MENCAPAI TITIK OPTIMUM PADA LEVEL 98,38%, SEDANGKAN UNTUK POS P.A.D TINGKAT REALISASI DAPAT MENCAPAI 99,14%.

TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH PADA TAHUN 2018 DAPAT DIJELASKAN BAHWA BELANJA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN INI TERDIRI ATAS URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN. SECARA NORMATIF, BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENDANAI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERUTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR UNTUK MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL SERTA BERPEDOMAN PADA STANDAR TEKNIS DAN HARGA SATUAN REGIONAL. ADAPUN BELANJA DAERAH UNTUK URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BERPEDOMAN PADA ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2018, KITA BERSAMA-SAMA TELAH MENJAGA TERPENUHINYA ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN MINIMAL 20% DARI APBD, ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN MINIMAL 10% DARI APBD SETELAH DIKURANGI BELANJA GAJI, MEMAKSIMALKAN PEMANFAATAN RUANG FISKAL DAERAH UNTUK ALOKASI PENINGKATAN KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN, PENGALOKASIAN DANA DESA SEBESAR 10% DARI DANA PERIMBANGAN.
DARI SEGI RENCANA DAN REALISASI BELANJA DAPAT DIJELASKAN BAHWA TARGET BELANJA DAERAH TAHUN 2018 DIRENCANAKAN SEBESAR 1 TRILYUN 773 MILYAR 892 JUTA 233 RIBU 379 RUPIAH 61 SEN DENGAN REALISASI MENCAPAI 1 MILYAR 684 MILYAR 259 JUTA 502 RIBU 797 RUPIAH 21 SEN. REALISASI BELANJA TERSEBUT TERDIRI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG YANG MENCAPAI 970 MILYAR 658 JUTA 480 RIBU 413 RUPIAH ATAU MENCAPAI 96,47% DARI RENCANA BELANJA SEBESAR 1 TRILYUN 006 MILYAR 160 JUTA 522 RIBU 681 RUPIAH 15 SEN YANG DITETAPKAN DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018.
ADAPUN BELANJA LANGSUNG DIRENCANAKAN SEBESAR 713 MILYAR 601 JUTA 710 RIBU 698 RUPIAH 46 SEN, DENGAN REALISASI MENCAPAI 713 MILYAR 601 JUTA 022 RIBU 384 RUPIAH 21 SEN ATAU SETARA DENGAN 92,95%. REALISASI BELANJA LANGSUNG INI TERDIRI DARI BELANJA PEGAWAI SEBESAR 24 MILYAR 617 JUTA 622 RIBU 100 RUPIAH ATAU REALISASI MENCAPAI 96,14%, BELANJA BARANG DAN JASA SEBESAR 366 MILYAR 068 JUTA 356 RIBU 712 RUPIAH 99 SEN ATAU TINGKAT REALISASI 92,00% DAN BELANJA MODAL TEREALISASI SEBESAR 322 MILYAR 915 JUTA 043 RIBU 571 RUPIAH 22 SEN ATAU REALISASI SEBESAR 93,81%.
BERDASARKAN DATA REALISASI BELANJA LANGSUNG TERSEBUT, TERLIHAT BAHWA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 MENCAPAI 92,95% LEBIH BAIK DIBANDINGKAN TAHUN ANGGARAN 2017 YANG MENCAPAI 91,90%. JIKA DILIHAT LEBIH DALAM DARI SEGI STRUKTUR PENYERAPAN ANGGARAN, PERSENTASE PENYERAPAN BELANJA MODAL DI TAHUN 2018 MENCAPAI 93,81%. ANGKA INI LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN PENYERAPAN BELANJA MODAL DI TAHUN 2017 YANG MENCAPAI 93,33%.

BAGIAN KEEMPAT LKPJ MENYAJIKAN INFORMASI TERKAIT PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERDIRI DARI 6 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR, 18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DAN 6 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.
SECARA RINGKAS DAPAT DIJELASKAN BAHWA PELAKSANAAN PROGRAM-KEGIATAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH OPD TERKAIT DISELENGGARAKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) UNTUK MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT. URUSAN PENDIDIKAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, URUSAN KESEHATAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUN DAERAH, URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, URUSAN KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SERTA URUSAN SOSIAL DILAKSANAKAN OLEH DINAS SOSIAL. SEDANGKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 18 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TELAH DILAKSANAKAN OLEH 14 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, DAN 6 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DI KABUPATEN SUMBAWA TELAH DISELENGGARAKAN OLEH 6 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. SECARA LENGKAP PROGRAM, KEGIATAN DAN CAPAIAN PELAKSANAANNYA DIJELASKAN SECARA KOMPREHENSIF DALAM NASKAH LENGKAP LKPJ YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN PIDATO PENGANTAR INI.

PADA BAB KELIMA DOKUMEN LKPJ MENJELASKAN MENGENAI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN SUMBAWA. TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN 2018 DARI PEMERINTAH PUSAT MELALUI LIMA KEMENTERIAN DENGAN PENJELASAN SECARA GARIS BESAR SEBAGAI BERIKUT :
TUGAS PEMBANTUAN DARI KEMENTERIAN PERTANIAN DIRJEN HORTIKULTURA YANG DILAKSANAKAN OLEH SATKER DINAS PERTANIAN UNTUK LIMA KEGIATAN DENGAN PAGU ANGGARAN 7 MILYAR 770 JUTA 500 RIBU RUPIAH DENGAN TINGKAT REALISASI MENCAPAI 83,19%;
KEMENTERIAN SOSIAL DIRJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SATKER DINAS SOSIAL UNTUK LIMA KEGIATAN DENGAN PAGU ANGGARAN 3 MILYAR 572 JUTA 930 RIBU RUPIAH DENGAN TINGKAT REALISASI MENCAPAI 93,68%;
KEMENTERIAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI YANG DILAKSANAKAN OLEH SATKER DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN UNTUK SATU KEGIATAN DENGAN PAGU ANGGARAN 950 JUTA RUPIAH DENGAN TINGKAT REALISASI MENCAPAI 76,68%;
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DIRJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DILAKSANAKAN OLEH SATKER DPMD UNTUK SATU KEGIATAN DENGAN PAGU ANGGARAN 514 JUTA 630 RIBU RUPIAH DENGAN TINGKAT REALISASI MENCAPAI 99,63%;
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIRJEN RUANG LAUT YANG DILAKSANAKAN OLEH SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK SATU KEGIATAN DENGAN PAGU ANGGARAN 7 MILYAR 045 JUTA RUPIAH DENGAN TINGKAT REALISASI MENCAPAI 99,05%;
ADAPUN RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN CAPAIAN PELAKSANAANNYA TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2018 DIJELASKAN SECARA LENGKAP DALAM NASKAH LKPJ YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN PIDATO PENGANTAR INI.

BAB KEENAM LKPJ BERISI PENJELASAN MENGENAI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN. MENURUT PP NOMOR 3 TAHUN 2007, TUGAS INI MELIPUTI KERJASAMA ANTAR DAERAH, KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA, KOORDINASI DENGAN INTANSI VERTIKAL DI DAERAH, PEMBINAAN BATAS WILAYAH, PENANGGULANGAN BENCANA; PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS; DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN PIHAK KETIGA SERTA DENGAN INSTANSI VERTIKAL YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2018 ANTARA LAIN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KHUSUSNYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN, PENGEMBANGAN PEMANFAATAN LIMBAH JAGUNG DAN PEMBANGUNAN PABRIK PELET KAYU SERTA BUDIDAYA KALIANDRA, GAMAL DI DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY, BANTUAN DANA SIAP PAKAI UNTUK PENANGANAN DARURAT GEMPA BUMI, PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENYELENGGARAAN PENUGASAN TENAGA KESEHATAN BERBASIS TIM DALAM MENDUKUNG PROGRAM NUSANTARA SEHAT, KESEPAKATAN BERSAMA MENGENAI PERCEPATAN PENCAPAIAN GENERASI EMAS NTB 2025, PENGEMBANGAN KLASTER KOPI.

MENGENAI PENEGASAN BATAS WILAYAH DISELENGGARAKAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH, ANTAR KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SERTA PENGAMANAN TANDA BATAS WILAYAH YANG TELAH DITETAPKAN.
SENGKETA BATAS WILAYAH YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PADA TAHUN 2018 ADALAH PENEGASAN BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN SUMBAWA DAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEBAGAI KONSEKUENSI DARI PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN. SENGKETA YANG DIMAKSUD LEBIH PADA PERBEDAAN PENAFSIRAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 123 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, YANG MENGANGGAP TERDAPAT INKONSISTENSI ANTARA BATANG TUBUH KHUSUSNYA KETENTUAN PASAL 2 ANGKA 2 DAN ANGKA 3 DENGAN LAMPIRAN GAMBAR PETA BATAS DAERAH. PENAFSIRAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAHWA PENARIKAN GARIS BATAS DARI TITIK KOORDINAT 01 KE PILAR ACUAN BATAS UTAMA HINGGA KE PILAR BATAS UTAMA TANPA MELALUI 500 (LIMA RATUS) METER DARI GARIS BATAS.
TERHADAP HAL TERSEBUT DAPAT DIJELASKAN BAHWA TELAH DILAKUKAN KONSULTASI DAN KOORDINASI ANTARA KABUPATEN SUMBAWA DENGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG DIFASILITASI OLEH DIREKTUR TOPONIMI DAN BATAS DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2018. TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PUSAT YANG DIPIMPIN OLEH DIREKTUR TOPONIMI DAN BATAS DAERAH MENJELASKAN BAHWA GARIS BATAS SUDAH JELAS NAMUN APABILA PERBEDAAN PENAFSIRAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TERKAIT INKONSISTENSI ANTARA BATANG TUBUH DENGAN LAMPIRAN PETA DALAM PERATURAN TERSEBUT DAPAT DIREVISI DENGAN CATATAN GARIS BATAS DAERAH DALAM LAMPIRAN PETA TIDAK DIUBAH. NAMUN DISAMPAIKAN LEBIH LANJUT OLEH DIREKTUR BAHWA GARIS BATAS SUDAH JELAS APABILA MASIH ADA KEBERATAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN MELALUI JALUR HUKUM. DARI KONDISI TERSEBUT MAKA PADA SISI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PERMASALAHAN TERSEBUT DIPANDANG SUDAH TERSELESAIKAN.
MENGENAI PENANGANAN KEBENCANAAN DAPAT DIJELASKAN BAHWA PADA TAHUN 2018 BENCANA YANG MENJADI PERHATIAN UNTUK PENANGANAN ADALAH BENCANA ALAM YANG DIDOMINASI OLEH BENCANA BANJIR DI 9 KECAMATAN, GEMPA BUMI YANG MENIMBULKAN KORBAN PALING BANYAK DI ALAS BARAT, ALAS DAN BUER SEDANGKAN BEBERAPA KECAMATAN LAIN YANG JUGA TERDAMPAK ADALAH UTAN, RHEE DAN LUNYUK. KEJADIAN GEMPA YANG DILAPORKAN PERTAMA KALI PADA TANGGAL 29 MEI 2018 JUGA MELANDA WILAYAH SUMBAWA BARAT. KEJADIAN INI MERUPAKAN RANGKAIAN BENCANA GEMPA YANG JUGA MELANDA PULAU LOMBOK.
BENCANA LAIN YANG TERJADI DI TAHUN 2018 ADALAH KEBAKARAN YANG DILAPORKAN SEBANYAK 104 (SERRATUS EMPAT) KEJADIAN SEDANGKAN TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TENGGELAM TIDAK ADA LAPORAN KEJADIAN
BENCANA ALAM BANJIR DAN GEMPA YANG MELANDA KABUPATEN SUMBAWA DITETAPKAN SEBAGAI BENCANA MELALUI PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT. MESKI GEMPA BUMI MEMBERI DAMPAK YANG LUAS DAN SIGNIFIKAN NAMUN TIDAK DITETAPKAN SEBAGAI BENCANA NASIONAL. PEMERINTAH MENERBITKAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2018 TANGGAL 23 AGUSTUS 2018 TENTANG PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI YANG MELANDA KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK UTARA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN WILAYAH TERDAMPAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. DI MASA MENDATANG UPAYA MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN MERUPAKAN HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN BERSAMA UNTUK MENEKAN TINGKAT RESIKO DENGAN MEREDUKSI DAMPAK YANG MUNGKIN TERJADI.
DALAM HAL PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS, PEMERINTAH DAERAH TELAH MERENCANAKAN BEBERAPA KAWASAN YANG DISKENARIOKAN SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH SEBAGAI SIMPUL PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH BERDASARKAN KEUNGGULAN KAWASAN. KAWASAN INI DI ANTARANYA KAWASAN AGROPOLITAN ALAS-UTAN, KAWASAN AGROPOLITAN EMPARANO, KAWASAN KTM LABANGKA, SERTA KAWASAN AGROPOLITAN BRANG PELAT. PENGELOLAAN TERHADAP KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS TERSEBUT MASIH BELUM DAPAT DILAKUKAN SECARA OPTIMAL KARENA KETERBATASAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, SEMENTARA INVESTASI SWASTA MASIH BELUM SIGNIFIKAN.
TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA SEPANJANG TAHUN 2018, ALHAMDULILLAH TIDAK TERJADI KONFLIK SARA, ANARKISME BAHKAN SEPARATIS DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA. NAMUN BERBAGAI GANGGUAN TERHADAP KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ANTARA LAIN TERJADI DALAM KASUS KONFLIK LAHAN, KASUS PENCURIAN TERNAK, MIRAS, PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT DAN KASUS KRIMINAL LAINNYA MASIH DAPAT DIKENDALIKAN.

SEBELUM KAMI MENGAKHIRI PIDATO PENGANTAR INI, PERKENANKAN SAYA PRIBADI DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA MEMBERIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SUMBAWA, YANG TELAH SECARA AKTIF MEMBANGUN DAN MEMELIHARA HUBUNGAN PEMERINTAHAN YANG HARMONIS SESUAI FUNGSI MASING-MASING. DEMIKIAN PULA, KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA JAJARAN KEPOLISIAN, TNI, PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK, SERTA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT SUMBAWA, YANG TELAH BEKERJASAMA, SALING BERGOTONG ROYONG DALAM SEMANGAT PERSAHABATAN SEHINGGA TETAP KOMPAK BERPERAN AKTIF DALAM GELIAT PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN MENUJU SUMBAWA HEBAT DAN BERMARTABAT.
DEMIKIAN PENGANTAR INI KAMI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DAN HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN DOKUMEN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA SEMUA.

SUMBAWA BESAR, 24 APRIL 2019

WAKIL BUPATI SUMBAWA
Drs. H. MAHMUD ABDULLAH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here