Home Pemilu KPU: Ingin Dilantik, Caleg Terpilih Wajib Menyampaikan LHKPN Ke KPK

KPU: Ingin Dilantik, Caleg Terpilih Wajib Menyampaikan LHKPN Ke KPK

21
0

Sumbawa Besar- Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi dan surat Edaran MENPAN Nomor : SE/03/M.PAN/01/2005 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Lahmuddin, SE,. yang ditemui diruang kerjanya, Kamis (23/05/2019) mengatakan sesuai intruksi KPU RI kepada calon berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara kabupaten yang bakal menjadi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih, diwajibkan menyerahkan atau menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukti hasil LHKPN diserahkan ke KPU, bila Caleg DPRD Provinsi diserahkan hasilnya ke KPU Provinsi dan bila DPRD Kabupaten/Kota maka hasilnya diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota.

Konsekwensi untuk caleg terpilih yang tidak menyerahkan LHKPN, maka dia tidak akan disertakan atau diusul namanya untuk dilantik menjadi anggota DPRD, baik itu DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan batas waktu pengajuan LHKPN itu, tujuh hari setelah ditetapkan terpilih oleh KPU, jelas Judas (Sapaan akrab Sekjen KPU Sumbawa).

Bila Caleg terpilih ini tidak menyerahkan LHKPNnya maka dia tidak akan dilantik walaupun dia telah ditetapkan sebagai Caleg terpilih.
“Seandainya setahun kemudian si Caleg terpilih ini baru menyerahkan LHKPNnya, maka tahun itu baru namanya diusul untuk dilantik menjadi anggota DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota,” tegas Din.

Untuk waktu penetapan Caleg terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, saat ini KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota masih menunggu jeda waktu pengajuan sengketa pemilu dari waktu penetapan nasional KPU RI tertanggal 21 Mai 2019 pukul 01.46 Wita.
“Artinya, waktu pengajuan sengketa tiga kali 24 jam, yaitu Tanggal 22, 23, dan 24 pukul 01.46 Wita,” terang Din.

Apabila jeda waktu tiga kali 24 jam, sengketa ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) maka pengumuman Caleg terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan namun apabila diterima maka pengumuman Caleg terpilih ditunda sampai ada keputusan resmi MK, tutup Din. (bs/ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here