Home Pemilu KPU Kabupaten Sumbawa Persiapkan Bukti Hadapi Sengketa Pemilu Di MK

KPU Kabupaten Sumbawa Persiapkan Bukti Hadapi Sengketa Pemilu Di MK

123
0

Sumbawa Besar- Menindak lanjuti surat keputusan KPU RI Nomor 888 yang langsung ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dengan Nomor 707 untuk mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar segera menyalin atau mengcopy bukti C1 hasil perhitungan ditingkat PPK guna menghapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Muhammad Wildan, M.Pd,. yang ditemui diruang kerjanya, Senin (03/06/2019) mengatakan, terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02 dan beberapa Partai Politik (Parpol) maka KPU RI mengintruksikan seluruh KPU Provinsi dan meneruskan ke KPU Kabupaten Kota, agar menyiapkan segala kebutuhan atau bukti-bukti yang dibutuhkan oleh KPU RI dalam menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari intruksi itulah, KPU Kabupaten/Kota, serentak melakukan pembukaan kotak suara secara nasional dan khusus Kabupaten Sumbawa, kotak suara yang dibuka adalah kotak suara DPR RI hasil perhitungan tingkat kecamatan (PPK).
“Tidak semua kotak suara dibuka, yang dibuka hanyalah 24 kotak suara hasil perhitungan tingkat PPK dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa saja,” jelas Wildan.

Tujuan pembukaan kotak suara adalah untuk persiapan mengahadapi PHPU di MK dan bukti-bukti yang dipersiapkan untuk disalin atau difoto copy yaitu DAA1, DA1, DA undangan dan DA daftar hadir. Pembukaan kotak suara kali ini disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Kapolres Sumbawa serta saksi-saksi partai politik, terang Wildan.

Adapun sengketa-sengketa dalam pemilu Tahun 2019 pasca rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota diwilayah Provinsi NTB, pertama dengan pemohon Partai Bulan Bintang, jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Lombok Timur 3 dengan termohon/terlapor KPU Kabupaten Lombok Timur dengan pokok permasalahan, terjadi pengurangan perolehan suara pemohon dibeberapa TPS.

Kedua, pemohon dari Partai Nasdem, jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Bima 6, termohon KPU Bima, pokok permasalahan, terjadi pengurangan jumlah suara dibeberapa TPS. Ketiga, dari PPP atas nama Sopiyan Hakim, S.Kep, Ners, DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Lombok Timur 2, permasalahan internal partai sesama Caleg, keempat ada dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan dengan permasalahan yang sama mengenai pengurangan suara dibeberapa TPS sedangkan Partai Demokrat untuk DPR Provinsi, Dapil NTB 8, permasalahan, terjadi perbedaan data antara KPU dan pelapor dibeberapa TPS.

Kelima, dari Partai Berkarya untuk DPR RI Dapil NTB 1 dan NTB 2, permasalahan, KPU salah dan keliru dalam melakukan perhitungan perolehan suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi Berkarya. Keenam, Partai Golkar mempermasalahkan saksi-saksi tidak diberikan Form C1 saat perhitungan suara selesai di Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima, Dapil NTB1 Caleg DPR RI dan yang terakhir dari Fatahilla Ramli, SE, MH,. yang mempermasalahkan KPU Provinsi karena terdapat perbedaan angka antara C1, DAA1 dan DA1 hasil rekapitulasi disemua tingkat terhadap hasil perolehan Partai Golkar dan Partai PAN untuk DPR RI Dapil NTB1, tutup Wildan. (bs/ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here