Home Pemilu Anggaran Pilkada Sumbawa Belum Ditetapkan, KPU Meminta Kejelasan Pemda Sumbawa

Anggaran Pilkada Sumbawa Belum Ditetapkan, KPU Meminta Kejelasan Pemda Sumbawa

125
0

Sumbawa Besar- Setahun lagi Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak akan digelar tepatnya 23 September 2020 sementara Tahapan Pilkada akan dimulai 31 September 2019 namun sampai saat ini persetujuan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa belum juga ada kejelasan untuk disetujui oleh Pemda Sumbawa padahal pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ini hanya dilaksanakan sekali dalam 5 (Lima) tahun.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Suhardi Soud yang mengadakan jumpa Pers saat berkunjung ke KPU Sumbawa, Jum’at (06/09/2019) mengatakan, Terkait Pilkada yang sebentar lagi akan dimulai tahapannya namun anggaran yang diajukan oleh KPU Sumbawa sampai saat ini belum ada kejelasan untuk disetuju oleh Pemda Sumbawa, maka selaku penyelenggara meminta kepada Pemerintah Daerah agar segera mengambil keputusan sebab masa tahapan Pilkada akan dimulai 31 September 2019.

Dia menegaskan, bahwa satu hal yang mesti dipahami oleh Pemerintah Daerah adalah bahwa Pilkada ini bukanlah sesuatu yang mesti dinegosiasikan, melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Jika KPU telah mengusulkan jumlah anggaran demikian dan itu rasional semestinya Pemerintah harus memahami sebab semua itu telah menggunakan standar-standar keuangan berdasarkan PMK dan standar keuangan Kementerian Dalam Negeri.

“Saya berharap Pemda Sumbawa betul-betul memfasilitasi serta mempersiapkan penganggaran Pilkada yang baik agar hasil Pilkada nantinya seperti yang kita harapkan dan hal ini bukanlah masalah besar kecilnya anggaran tetapi pembiayaannya sudah rasional apa tidak,” jelas Soud (Sapaan akrab Ketua KPU Provinsi NTB ini).

Untuk diketahui jelasnya, daerah lain telah clear masalah anggaran Pilkadanya tinggal dimulai saja tahapan yang telah terjadwal tersebut karena target KPU Provinsi paling telat 1 Oktober 2019 telah NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sudah masuk ke Provinsi sementara daerah yang lain telah final anggarannya seperti Mataram telah disetujui 25 Miliar, Lombok Tengah 27 Miliar, Dompu 15 Miliar dan telah NPHD maka dari itu Pemda Sumbawa bisa rasional dalam menentukan anggaran sebab yang berat bagi Sumbawa ini karena Sumbawa memiliki 24 Kecamatan sementara Daerah lain seperti Mataram hanya 6 (Enam) Kecamatan

“Jadi otomatis PPK dan PPSnya lebih banyak Sumbawa daripada Daerah lain, belum lagi bila ada Calon yang dari jalur Independen (Non Partai) pembiayaannya akan lebih besar daripada Calon yang menggunakan kendaraan Partai,” terang Suhardi.

Di tempat yang sama, Sekretaris KPU Sumbawa, Lahmuddin, SE,. menambahkan, sebagaimana komunikasi dengan Pemerintah Daerah Sumbawa telah mulai dibahas dari bulan Juni kemarin cuman belum ada finalisasi. Padahal sebenarnya dalam Permendagri Nomor 54 telah diberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dengan kekuasaan dan kewenangannya untuk menyelesaikan semua ini serta mengajukan ke DPRD Sumbawa untuk segera dibahas diketuk palunya.

Dia menegaskan bahwa anggaran Pilkada ini jangan sekali-kali disamakan seperti Proyek-proyek yang ada, bila proyek pembangunan, ketika anggaran kurang bisa dilanjutkan tahun berikutnya sementara tahapan Pilkada tidak bisa kita hentikan ketika anggaran habis dan KPU akan mencarinya kemana ketika hal itu terjadi, jadi Pemerintah harus memahami hal tersebut.

“Anggaran Pilkada ini lebih baik lebih daripada kurang. Sebab jika lebih tetap akan kembali ke kas daerah juga dan KPU sebagai penyelenggara telah rasional dalam menghitung jumlah anggaran sebesar 29 Milyar lebih tersebut dan semoga Pemda Sumbawa dapat segera memutuskan hal ini mengingat waktu tahapan Pilkada akan dimulai 31 September 2019 mendatang,” tutup Judas (Sapaan akrab Sekjen KPU Sumbawa ini).(bs/sf/ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here