Home Pembangunan dan Infrastruktur Pembangunan PLTU Sumbawa II, Pemda Masih Tunggu Penetapan Peta Bidang Dari BPN

Pembangunan PLTU Sumbawa II, Pemda Masih Tunggu Penetapan Peta Bidang Dari BPN

37
0

Sumbawa Besar- Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumbawa II berkapasitas 50X2 MW diwilayah timur Sumbawa tepatnya di perbatasan antara Kecamatan Empang dan Kecamatan Plampang hingga saat ini belum ada kejelasan pasalnya masalah kepemilikan lahan ditempat lokasi akan dibangunnya PLTU tersebut masih tumpang tindih alias belum jelas siapa pemiliknya sehingga masih memerlukan waktu untuk dilakukannya pembebasan lahan.

Kepala Bagian Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Khaeruddin Khay yang ditemui diruang kerjanya seusai mengadakan rapat terkait permasalahan lahan tempat rencana pembangunan PLTU Sumbawa II, Rabu (04/09/2019) mengatakan, keberadaan lahan tempat rencana lokasi pembangunan PLTU Sumbawa II yang ada diwilayah Gapit masih belum memiliki titik temu pasalnya kepemilikan lahan tersebut belum jelas dan masih ada beberapa masyarakat yang mengklam memiliki sporadik walaupun kekuatan hukum sporadik tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan lahan.

Oleh karena itu, untuk mencari kejelasan mengenai kondisi lahan tempat rencana lokasi akan dibangunnya PLTU tersebut, Bagian Pertanahan Pemda Sumbawa menginisiasi pertemuan di aula H Hasan Usman kantor Bupati Sumbawa dengan pihak PLN OIT Nusa Tenggara, Kejati NTB, BPN NTB, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya yang langsung dipimpin Sekda Sumbawa.

“Karena adanya kebuntuan makanya kami menginisiasi pertemuan agar apa yang menjadi persoalan dapat kita cari jalan keluarnya bersama-sama yang walaupun dalam pertemuan tadi belum menghasilkan kesimpulan yang konkrit namun ada beberapa rekomendasi yang akan dijadikan acuan untuk langkah-langkah berikutnya yang akan kami tempuh,” jelas Khaeruddin.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sangat mendukung dibangunnya PLTU Sumbawa II tersebut namun dalam hal ini Pemda Sumbawa sifatnya masih menunggu kejelasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penetapan peta bidang dari lahan dimaksud.

“Pemda disini sifatnya hanya memfasilitasi sementara untuk pengadaan lahan menjadi tupoksi Kanwil BPN Provinsi NTB,” terang Khaeruddin.

Sebenarnya hal ini tidak rumit cuman tinggal bagaimana kerja BPN dalam menetapkan peta bidang dari lahan tersebut saja, setelah itu baru dilanjutkan ketahap berikut, jika peta bidang telah keluar baru diukur riil, siapa yang memiliki tanah sesuai dengan luas yang dibutuhkan. Selanjut baru diserahkan kepada PLN untuk menunjuk appraisal dalam melakukan penilaian dilokasi yang akan dibangun pembangkit listrik tersebut.

“Setelah semua selesai baru masuk ke tahap pembayaran dan semua pembayaran menggunakan dana dari PLN sementara Pemda Sumbawa hanya memfasilitasi saja, begitulah proses yang mesti dilakukan,” tutup Khaeruddin. (bs/ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here