Home Pembangunan dan Infrastruktur Masih Bermasalah,Pembangunan PLTU II Di Desa Gapit Terancam Gagal

Masih Bermasalah,Pembangunan PLTU II Di Desa Gapit Terancam Gagal

36
0

Sumbawa Besar-Rencana pembangunan PLTU II yang berlokasi di Desa Gapit Kecamatan Empang sampai saat ini masih dalam kebuntuan sehingga pembebasan lahanpun belum dapat dilakukan oleh karena pihak Kanwil BPN belum berani mengeluarkan peta bidang lantaran kondisi yang tidak memungkinkan dilapangan sehingga kemungkinan besar lokasi yang direncanakan untuk pembangunan awal akan dibatalkan dan dialihkan kelokasi lain.

Kepala bagian pertanahan Pemda Sumbawa Khaeruddin, M. Si,. yang dikonfirmasi awak media diruang kerjanya, Jum’at (11/10/2019) mengatakan bahwa, rencana Pembangunan PLTU II di Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa masih dalam kebuntuan karena lahan yang diperuntukkan untuk lokasi pembangunan belum ada kepastian apakah bisa dilanjutkan atau tidak, intinya ada pada pihak Kanwil BPN dan mereka juga harus berhati-hati sebab untuk mengeluarkan peta bidang pasti ada konsekwensi hukumnya oleh karena itu pihak Kanwil BPN Provinsi kembali memastikan lokasi bersama timnya dan melihat bahwa lokasi tersebut sesuai dengan jastisi awal yaitu daerah pasang surut yang tidak ada bekas pengolahan atau menandakan lahan untuk pembangunan yang dimanfaatkan untuk memperkuat sporadik kepemilikan karena sporadik itu merupakan sistem pengajuan untuk dieksekusi oleh BPN dan dibuktikan pengakuan kepemilikan sesuai dengan kondisi ril di lapangan.

” Kemari Kanwil BPN telah turun kelapangan dan ternyata tidak ada bekas pengolahan walaupun ada sedikit disisinya yang ada bekas tapi peta utamanya tidak ada sehingga hal itu yang membuat mereka tidak berani mengeluarkan peta bidang,” jelas Khaeruddin.

Sembtara untuk Opsi yang ditawarkan kepada pihak PLN, apakah dijadikan tanah negara untuk dijastifikasi oleh Bupati dan diajukan kepada Gubernur selanjutnya, bila berlanjut kepada PLN ada uang kerohimannya sebagaimana di Mandalika karena itu tanah negara yang telah dikuasai oleh masyarakat selama lebih 10 tahun namun PLN tidak berani melakukan hal itu karena belum pernah dilakukan sehingga lahan itu diberikan dua opsi yaitu dijadikan lahan tersebut menjadi lahan negara bebas dan Pemda menawarkan kepada pihak PLN untuk dibangun oleh PLN, namun saran dari jaksa hal itu tidak mungkin tetapi apa salahnya ketika dicoba siapa tau keberadaannya tanpa bermanfaat untuk hal yang lain karena sekarang sudah ada sporadik walaupun sporadiknya masih bermasalah tumpang tindih.

“Kesimpulan akhirnya PLN akan hengkang dari lokasi itu berdasarkan kajian dan opini dari Kanwil BPN serta akan meneliti lokasi lain karena kami berharap agar PLN tidak hengkang dari Kabupaten sumbawa namun karena akhir Desember ini harus selesai semua perencanaan keuangannya sehingga perlu perencaan baru lagi, BPN meneliti lagi dimana lokasi yang layak untuk didirikan oleh pihak ke tiga dari BPN dan kita mengulang memulai dari nol lagi,” ujarnya.

Ada lokasi yang mirip dengan lokasi di Desa Gapit yang berada di daerah lain yang dijastifikasi mengikuti irama keinginan masyarakat namun karena pejabat BPN ada yang tersangkut masalah hukum sehingga mereka tidak berani karena kondisi ini telah riuh orang membicarakannya.

“Kami telah rapat bersama BPN karena Kanwil BPN tidak ingin mengambil langkah sendiri dan melalui rapat yang melibatkan kejaksaan, Dandim, Kapolres dan pejabat lingkup Pemda termasuk Asisten Bupati dan kami memutuskan gagal dilokasi wilayah Gapit Kecamatan Empang karena masalah keamanan serta lain sebagainya dan 2020 memulai memilih lokasi lain,” tutup Khaeruddin. (bs/ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here