Home Hukum & Kriminal Sinkronisasi dan Harmonisasi Berbasis Android Sarana Mempercepat Pelayanan

Sinkronisasi dan Harmonisasi Berbasis Android Sarana Mempercepat Pelayanan

66
0

Sumbawa Barat–Pada dasarnya semua tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentanga dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Dalam hal ini pemerintah memiliki kedudukan yang khusus (do overhead als bijzonder persoon), sebagai satu-satunya pihak yang diserahi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum.

Pemerintah juga mempunyai kedudukan yang tidak dimiliki oleh seseorang ataupun badan hukum perdata.

Ini menyebabkan hubungan hukum antara pemerintah dengan seseorang dan badan hukum perdata bersifat ordinatif.

Tetapi meskipun hubungan hukumnya bersifat ordonatif, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan hukum secara bebas dan semena-mena terhadap warga negara.

Sudah menjadi prinsip umum hukum (general principe of law) yang telah diterima secara universal bahwa pada prinsipnya kaidah/norma hukum dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni keputusan (beschikking) dan peraturan (regeling).

Keputusan adalah instrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkrit, dan berlaku khusus (terbatas). Sedangkan peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum.

Demikian kutipan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Abdul Azis, dalam sambutannya ketika membuka sosialisasi peraturan bupati nomor 72 tahun 2019 tentang petunjuk tehnis percepatan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Keputusan Bupati berbasis android, Senin (14/10/2019).

Sementara itu projek leader Muhammad Imran Rosiawan SH., M. Kn yang juga Kepala Subbagaian Perundang-Perundang-Perundangan Setda Sumbawa Barat, menjelaskan bahwa untuk menjawab amanat peraturan perundang-undangan tuntutan permintaan OPD yang membutuhkan kecepatan layanan, dan tantangan di era Revolusi Industri 4.0.

Adapun kata dia, kendala-kendala yang dihadapi dibutuhkan suatu percepatan yang mudah dan sederhana untuk dilaksanakan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta membutuhkan waktu yang singkat untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan keputusan Bupati dilakukan berbasis Android, OPD cukup mengirimkan draf SK lewat WA Group.

“Maka kami akan memproses, insyallah kalo syarat dan ketentuan dipenuhi one day servise, satu hari selesai,” sebut Boim.

Keputusan Bupati sambungnya, merupakan Payung Hukum bagi pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk memproduk keputusan Bupati maka OPD membuat rancangan keputusan Bupati sesuai RKA kemudian menyerahkan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi sebelum ditandatangani oleh Bupati.

Mengingat permintaan atas sinkronisasi dan harmonisasi rancangan keputusan Bupati Sumbawa Barat yang didominasi oleh OPD diajukan baik dalam jangka waktu harian, mingguan, bulan, triwulan, semester, maupun tahunan oleh OPD.

“Sementara kita memiliki keterbatasan SDM, anggaran, waktu. Semoga inovasi ini menjadi cahaya diujung terowongan untuk melakukan percepatan sinkroisasi dan harmoniasasi SK Bupati,” tutupnya. (bs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here