Home Lingkungan Rafiq : Legislatif Dan Eksekutif Harus Bersinergi Mengatasi Dampak Kekeringan

Rafiq : Legislatif Dan Eksekutif Harus Bersinergi Mengatasi Dampak Kekeringan

23
0

Sumbawa Besar- Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Hanya saja anggaran yang dialokasikan melalui APBD sudah habis. Sehingga pendistribusian sempat dihentikan sementara. Belum lama ini, Pemkab telah mendapatkan bantuan dari provinsi Rp120 juta. Dimana ada sekitar 145 tangki air yang bisa didistribusikan, dengan kapasitas per tangki 5.000 liter. Saat ini, pihak BPBD sedang mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak dengan membagi tiga zona. Namun anggaran tersebut akan segera habis, sedangkan masyarakat di sejumlah desa di 17 kecamatan masih sangat membutuhkan air bersih. Terlebih musim kemarau saat ini masih berlangsung.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq yang diwawancarai media ini, Jum’at (01/11/2019) mengatakan bahwa, dalam waktu dekat akan segera memanggil OPD teknis terkait persoalan kekeringan di Sumbawa. Untuk menggagas langkah, formulasi dan strategi bersama mengatasi kekeringan.

“Eksekutif dan legislatif harus bertemu untuk mencari solusi terbaik. Dalam waktu dekat DPRD akan memanggil pihak terkait untuk menyikapi persoalan tersebut dan jika permasalahan hanya dianggaran maka kita akan berbicara aggaran, jika eksekutif bertemu legislatif, maka hal itu akan selesai. Kami DPR tidak pernah membatasi atau mempersempit ruang pengajuan anggaran dari eksekutif,” jelas Rapiq.

Dalam hal keterbatasan air bersih, Pemerintah telah tepat dalam menyikapi yang terjadi di sejumlah wilayah hal itu terbukti hampir setiap hari distribusi air bersih ke lokasi kekeringan telah dilakukan, artinya pemerintah sangat tanggap dalam menyikapi persoalan kekeringan yang menyebabkan pasokan air masyarakat menjadi berkurang.

“Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah lewat OPD teknisnya yang mendistribusikan air ke wilayah terdampak kekeringan,” terang Rafiq.

Terkait persoalan pertanian, Rafiq juga meminta kepada Dinas Pertanian untuk memetakan titik kekeringan dari yang sedang sampai yang paling parah sehingga bisa menjadi acuan kerja kedepannya. Misalnya kondisi kekeringan di Plampang seperti apa agar langkah-langkah yang akan diambilpun menjadi jelas terukur sebab kekeringan di Sumbawa ini hampir terjadi setiap tahun, sehingga Pemerintah harus memiliki desain induk untuk mengatasi kekeringan menengah maupun jangka panjang.

“Saya selaku Ketua DPRD Sumbawa meminta kepada OPD terkait agar dapat bekerja dengan database yang komprehensif agar capaian menjadi jelas dan terarah, saya rasa teman-teman OPD lebih memahami akan hal tersebut,” tutup Rafiq. (bs/ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here